KETOK PALU DPRD OKU TIMUR SETUJUI RAPERDA APBD OKU TIMUR T.A. 2024 UNTUK MENJADI PERDA

oleh -200 Dilihat

OKUT,lensakhatulistiwa.com
Rangkaian Rapat Paripurna Ke 46 DPRD OKU Timur Masa Sidang 1 (satu) Tahun 2023 Dalam Rangka Membahas dan Meneliti Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Kabupaten OKU Timur Tahun Anggaran 2024 resmi ditutup hari ini, Jum’at, 15 Desember 2023 di Ruang Rapat DPRD OKU Timur.

Adapun rangkaian Rapat Paripurna tersebut mulai dari pembukaan pada tanggal 12 Desember 2023, dilanjutkan dengan pemandangan umum fraksi-fraksi pada tanggal 13 Desember 2023, di hari yang sama mendengarkan jawaban bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi, serta ditutup pada hari ini, Jum’at (15/12/2023).

Penutupan Rapat Paripurna dihadiri langsung oleh Bupati OKU Timur Ir. H. Lanosin, S.T dan dibuka langsung oleh pimpinan rapat Ketua DPRD OKU Timur H. Beni Defitson, S.IP. M.M. Turut hadir unsur Forkopimda, para Kepala OPD, Camat Se-Kabupaten OKU Timur dan Kabag pada Sekretariat Daerah.

Baca juga :  Silaturahmi dengan Puluhan Wartawan, Yulius Maulana : Kita Tunggu Hasil Pileg

Pada acara penutupan paripurna kalo ini disusun dengan rangkaian pembacaan Laporan Badan Anggaran, Laporan Panitia Khusus dan Rancangan Berita Acara Keputusan Bersama Bupati OKU Timur dengan Pimpinan DPRD OKU Timur.

Ketua DPRD OKU Timur selaku pimpinan rapat H. Beni Defitson, S.IP. M.M melalui Laporan Badan Anggaran yang disampaikan Ripda Erwin, S.Si. M.M. menerima dan menyetujui Raperda tentang APBD OKU Timur Tahun Anggaran 2024 menjadi Perda tentang APBD OKU Timur Tahun 2024 dengan total Anggaran Belanja Daerah yang diusulkan Rp. 1.948.047.346.606,-.

Baca juga :  Sales Rokok Sampoerna Ditodong

Dalam sambutannya, Bupati OKU Timur Ir. H. Lanosin, S.T mengatakan, “Atas nama pemerintah Kabupaten OKU Timur kami mengucapkan Terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah menerima dan menyetujui Raperda menjadi Perda APBD OKU Timur Tahun Anggaran 2024. Semoga kearifan dan kerja keras pimpinan dan anggota Dewan menjadi amal ibadah di hadapan Allah Tuhan Yang Maha Esa”, ucapnya.

Bupati Enos melanjutkan bahwa Raperda yang telah diterima dan disetujui DPRD untuk menjadi Perda akan diajukan terlebih dahulu kepada Gubernur Sumatera Selatan selaku Pemerintah Provinsi untuk dipelajari sebelum ditetapkan Peraturan Daerah tentang APBD OKU Timur Tahun Anggaran 2024.

Baca juga :  Penggerak Aksi Protes Pjs Kades Diduga "Pemain" Proyek, APH dan Pj Bupati Diminta Segera Bertindak LAHAT, LhL - Entah benar atau tidak, namun kabar yang berkembang dan faktanya hasil jepretan beberapa kamera awak media pada saat terjadi aksi protes pada Pj Bupati Lahat atas pelantikan Pjs Kades di halaman Pemda Lahat pada Rabu 17 Januari 2024 kemarin, menangkap gambar sejumlah orang yang mayoritas adalah "Pemain" proyek APBD Lahat sejak tahun 2019-2023 lalu. Terlihat di video maupun gambar, mereka (Pemain Proyek) dengan sigap mengendalikan jalannya aksi. Bahkan sesekali mereka melakukan koordinasi dengan para demonstrans, pergerakan ini memang dapat menunjukan bahwa mereka ada keterlibatan dalam demo itu. Memperhatikan situasi aksi yang ada di video dan gambar pemain proyek berada di lokasi unjuk rasa itu, Tokoh Pemuda sekaligus Caleg DPRD Lahat Dapil 7, Mahendra Reza Wijaya, SH menilai bahwa orang-orang tersebut memiliki andil besar dalam aksi tersebut. "Orang-orang yang menggerakkan demo itu rata-rata main proyek. Kita minta pada Pj Bupati Lahat, Kejaksaan dan Kepolisian segera bertindak", ujarnya, Kamis (18/1/24). Karena mereka (Pemain Proyek) itu, lanjut dia, merupakan para tim sukses Bupati 2018-2023 dan mengerjakan proyek asal-asalan. Terutama pada proyek di tahun 2023, baik itu yang menggunakan APBD Induk maupun APBD Perubahan atau ABT. "Dan juga diduga ada yang fiktif. Karena itu, ada tim kita yang sedang mengumpulkan data proyek tersebut untuk dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH) dan Pj Bupati Lahat, supaya diakukan peeriksaan pada dinas-dinas yang mengeluarkan anggaran untuk proyek-proyek tersebut. Kalau perlu, kita akan laporkan ke Kejati dan Kejagung, Polda hingga Mabes Polri nantinya. Kita punya jaringan untuk melakukan pelaporan ini, kita tunggu saja", tutup Mahendra. **

Dalam kesempatan ini juga ditetapkan dan disahkan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Laporan Panitia Khusus yang disampaikan oleh Ketua Pansus Junaidi Majid melalui Pelapor Irawan, SE.
(IHSAN E/KETUA IWO INDONESIA KABUPATEN OKUT)

No More Posts Available.

No more pages to load.